Sistem Keadilan Pemilu di Indonesia
Penulis: Galang Taufani
Penerbit: Diva Pustaka
Sinopsis:
Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam negara demokrasi untuk menjamin berlangsungnya pergantian kekuasaan secara konstitusional, damai, dan berdasarkan kehendak rakyat. Namun demikian, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya pemungutan suara secara berkala. Lebih dari itu, demokrasi membutuhkan suatu sistem yang mampu menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak politik warga negara.
Dalam konteks tersebut, keberadaan sistem keadilan pemilu di Indonesia menempati posisi yang sangat penting. Sistem keadilan pemilu tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran, tetapi mencakup keseluruhan mekanisme pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, serta pemulihan terhadap hak-hak elektoral yang terlanggar. Dengan demikian, keadilan pemilu harus dipahami sebagai suatu sistem yang bekerja sejak awal hingga berakhirnya seluruh tahapan pemilu.
Perkembangan demokrasi dan hukum kepemiluan di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan keadilan pemilu semakin kompleks. Pelanggaran administrasi, sengketa proses pemilu, tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara, hingga perselisihan hasil pemilihan umum memperlihatkan adanya beragam jalur dan institusi dalam penegakan hukum pemilu. Kompleksitas tersebut menuntut adanya desain kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjamin keadilan substantif bagi peserta pemilu, pemilih, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Buku ini berupaya memberikan gambaran mengenai konsep, prinsip, kelembagaan, serta mekanisme yang membentuk sistem keadilan pemilu. Pembahasan tidak hanya ditempatkan dalam perspektif hukum positif, tetapi juga dikaitkan dengan prinsip demokrasi, negara hukum, integritas pemilu, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan kebutuhan untuk membangun tata kelola pemilu yang semakin demokratis dan akuntabel.
Cetakan Pertama: September 2026
