Judul: Paradigma Pembangunan dalam Ilmu Pemerintahan: Gender, Musrenbang, dan SDGs dalam Tata Kelola Pembangunan Indonesia
Penulis: Rabina Yunus
Penerbit: Diva Pustaka
Sinopsis:
Pembangunan bukan hanya persoalan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau tingginya penyerapan anggaran. Pembangunan merupakan proses politik, administratif, dan sosial yang menentukan arah perubahan masyarakat, distribusi sumber daya, kualitas pelayanan publik, serta hubungan antara negara dan warga.
Buku ini membahas perkembangan pemikiran pembangunan dan pengaruhnya terhadap peran pemerintah. Teori modernisasi, pertumbuhan ekonomi, pendekatan struktural, teori ketergantungan, pembangunan manusia, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, Musrenbang, dan SDGs dikaji melalui sudut pandang ilmu pemerintahan.
Pembahasan buku ini memperlihatkan bahwa setiap paradigma menghasilkan cara yang berbeda dalam mendefinisikan masalah, menetapkan prioritas, menempatkan masyarakat, dan mengukur keberhasilan pembangunan. Pemerintah dapat berperan sebagai pengarah, regulator, penyedia pelayanan, pelindung, fasilitator, koordinator, sekaligus penjamin keadilan. Kekuatan peran tersebut harus disertai partisipasi masyarakat, data yang akurat, birokrasi yang profesional, serta akuntabilitas yang terbuka.
Perhatian khusus diberikan kepada pembangunan berperspektif gender, penguatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan pembentukan tata kelola pembangunan yang inklusif. Buku ini juga menawarkan berbagai tabel, matriks, bagan, alur kerja, dan instrumen analisis yang membantu pembaca menghubungkan teori dengan praktik kebijakan.
Ditulis dengan bahasa akademik yang mudah dipahami, buku ini relevan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, aparatur pemerintah, perencana pembangunan, anggota lembaga perwakilan, organisasi masyarakat sipil, serta pembaca yang memiliki perhatian terhadap kebijakan publik dan pembangunan daerah. Buku ini mengajak pembaca melihat pembangunan bukan sekadar tentang apa yang dibangun, melainkan tentang siapa yang menentukan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang tertinggal, dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan setiap keputusan pembangunan.
Cetakan Pertama: Agustus 2026
